9 Perusahaan Pemegang Izin KP dihentikan !!!!

Rekomendasi Pansus DPRD Kolaka akhirnya Final.

9 Perusahaan Pemegang Izin KP

dihentikan…..!!!!

Kolaka

Pekerjaan rumah buat Pansus DPRD Kolaka yang dibentuk sehubungan dengan maraknya aksi protes yang disuarakan oleh masyarakat Kab. Kolaka akhir-akhir ini terkait beroperasinya perusahaan pertambangan nikel di Kab. Kolaka akhirnya membuahkan hasil dengan keluarnya Laporan Pansus DPRD Kolaka tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan yang digarap selama 3 bulan.

Laporan yang berakhir pada rapat Pansus tanggal 31 Maret 2008 ini pada dasarnya mengharapkan kepada 9 perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP) yang beropersai di Kabupaten Kolaka untuk menghentikan aktifitasnya. Kesembilan perusahaan dimaksud yaitu : PT. Toshida Indonesia, PT Darma Bumi Kendari, PT. Dharma Rosadi Internasional, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, PT Putra Mekongga Sejahtera, PT. Rinjani Angka Wijaya Lestari, PT. Pertambangan Bumi Indonesia dan PT. Cinta Jaya. Kesimpulan untuk menghentikan aktifitas 9 KP yang dikeluarkan oleh Pansus DPRD Kolaka yang diketuai oleh Drs. Rustam Sabona memang cukup tepat, dengan alasan kesembilan pemegang izin KP yang beroperasi di Kab. Kolaka tidak satupun yang memiliki dokumen kerjasama ( MoU ) antara Pemerintah Daerah Kab. Kolaka dengan Perusahaan Pemegang izin KP, selain itu tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal yang diharapkan, belum memiliki persetujuan kegiatan eksplorasi Nikel dan izin pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan RI. bahkan PT Cinta Jaya salah satu perusahaan pemegang izin KP yang melakukan pertambangan di kawasan Konservasi ( kawasan Taman Wisata alam Laut/ TWAL Pulau Padamarang / Pulau Lemo ) telah melakukan ekspor ke Negara Cina tidak pernah memenuhi panggilan Pansus untuk memberikan penjelasan terkait dengan pemberian izin kuasa pertambangan namun diketahui bahwa dokumen kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan Pemda Kolaka belum ada, termasuk dokumen Amdalnya.

Terbentuknya Pansus DPRD Kab. Kolaka tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan berawal adanya aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Kolaka, Drs. H. Buhari Matta, M.Si untuk bertanggung jawab sehubungan dengan dikeluarkannya izin Kuasa Pertambangan kepada 9 Perusahaan pertambangan Nikel di Kab. Kolaka. Aksi yang banyak dilakukan oleh Korps Pencinta Alam Kolaka (korps citaka) ,Organisasi Pencinta Alam Kolaka dan LSM Forsda dipicu saat dilakukannya pertambangan di Pulau Lemo yang dilaksanakan oleh PT Cinta Jaya yang nota bene diketahui berada dalam kawasan TWAL yang mendapat izin KP dari Bupati Kolaka, Drs. H. Buhari Matta.

Jika rekomendasi yang ditelorkan oleh Pansus DPRD Kab. Kolaka adalah benar adanya maka dapat disinyalir terjadi permainan mata antara pihak Pemda Kolaka yang mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan dengan Perusahaan yang siap meraup keuntungan Bumi Mekongga tanpa prosedur yang jelas. ( Rul – Korps Citaka).

10 Responses to “9 Perusahaan Pemegang Izin KP dihentikan !!!!”


  1. 1 Nelly Mei 9, 2008 pukul 5:46 pm

    Sore…

    Penertiban Pemegang Kuasa Pertambangan memang sedang berjalan,,
    Nah disitulah fungsi Pemda dan perangkatnya..Bagaimana Izin-izin KP tersebut bisa keluar, malah bisa eksploitasi lagi..tanpa adanya izin dari Kehutanan..

    Hayo…Mana yang sedang “Bermain Mata”???
    Adakah yang merasa bersalah dalam hal ini??

    Tempatku juga kedatangan Tamu-tamu dari Pusat tersebut..Tapi semua baik-baik saja, karena semua sesuai prosedur..dan Hutan Lindung tidak pernah kami jamah..karena kami tau, itu SAMA SEKALI TIDAK BISA, jadi perusahaan mestinya tau itu semua, dan saya yakin mereka tau, tapi PURA-PURA TIDAK TAU..

  2. 2 MB Mei 11, 2008 pukul 2:34 pm

    Ah…gertaknyaji itu Pansus Kalau mau dia hentikann…!!!!
    cobami kita liat nanti hasilnya….
    Buat Teman-teman yang exsis melakukan penolakan juga jangan hanya berteriak menolak saja…..Go on teruss……sekali-kali hentikan dengan mengerahkan segala kekuatan…

    ingat…!!Kerusakan lingkungan sedang berjalan……
    kita baru akan sadar kalo akibatnya telah merusak…!!!

  3. 3 CHAIRUL S MANOMANG September 17, 2008 pukul 3:12 pm

    sipapun orangnya berhak mendapatkan yg namanya KEBENARAN , hanya juga dilakukan dengan cara-cara yg arif/bijak tidak untuk mencaci dll, sy kira tdk ada manusia yg sempurna termasuk diri seorang DJABIR. sebagai masyarakat kolaka yg kita inginkan adalah daerah kita maju disegala aspek, dan kemajuan itu juga harus dilakukan dengan cara-cara yg baik, TIDAK ADA PERSOALAN YG TIDAK SELESAI , mari kita lihat apa untung dan ruginya DARI SEGALA ASPEK ,…

  4. 4 indry September 22, 2008 pukul 3:08 pm

    Membentuk pansus juga sebenarnya mungkin jadi mekanisme untuk penyelesaian masalah, tinggal melihat apakah implementasi dan tindakan konkritnya tetap “on track”

    Kalau itu tidak berjalan, maka kejadiannya mungkin akan menjadi gambaran prototype negatif penegakan hukum di Indonesia dalam skala general dan Kolaka untuk skala lokal.

    Dan ketika hal tersebut terjadi, maka ada beberapa pihak yang berjalan dengan bahasa “idealisme” namun lebih banyak yang berbicara dengan bahasa “fulus”, manusiawi memang…., tapi tidak dengan cara menjadi serigala terhadap sesama.

  5. 5 Yusuf Affandi April 15, 2009 pukul 6:09 pm

    Hai aku kimiawan laboratorium logam pertambangan. skrg lg cri krj baru study bhsa jerman di jerman. kesembilan perusahaan diatas yg butuh laboran/kimiawan telpon aku donk 081315715770. aku tunggu ya.aku pengeeeeeeeeeeeeeeeennnn krj di POMALA/KOLAKA serius neh

  6. 6 Yade Juli 25, 2009 pukul 2:12 pm

    Salam….

    Sederhana saja, ……kita ini hidup dalam negara hukum (rechtstaat ) dan bukan dalam negara kekuasaan ( machtstaat ). Melihat puluhan kuasa pertambangan yang diterbitkan oleh penguasa yang berwenang, semuanya harus ditinjau dari sisi hukum, dengan tidak mengabaikan berbagai sudut yang lain. Namun demikian, jika KP2 tersebut proses penerbitan dan implementasi penambangannya sudah benar sesuai hukum ( ius constitutum ) sudah pasti telah tercapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat ( Tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa ada keadilan ).

  7. 7 PUTRA DAERAH Agustus 8, 2009 pukul 10:35 am

    Memang harus kita akui bahwa kehadiran perusahaan akan membawa angin segar bagi masy disekitar wilayah tambang, tapi kenyataan selama ini apakah masy merasakan kenikmatan itu? ooooooooooo… TERNYATA TIIIIIIIIIDAK…….. tanyako masy tambea city, hakatotobu city,sopura city, & Oko-oko city. paling na jawab.. deGAGA BIN Nehi….

  8. 9 bensKiU Desember 9, 2011 pukul 12:46 am

    mari kita saling menjaga jgn saling menuding, karna disini semua punya kepentingan termaksud kalian semua yg hanya tau memeras mencari kesalahan tau2 mencari kesempatan di dalam kesempitan. dgn adanya perusahaan di daerah mekongga banyak rakyat di kasi makan dgn perputaran uang yg ada, kita harus syukuri itu bukannx menjadi profokator melibatkan masyarakat yg tdk tau menahu. sy yakin semua pemegag IUP pasti tau tanggung jawabx masing2., tq


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,191 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: