Bupati Menjual Tanah Air

Penambangan Nikel dikawasan TWAL Pulau Lemo KPK harus periksa Buhari Matta

Menhut diam, Dirjen Dephut – Bupati Kolaka dan Dirut PT.Cinta Jaya diduga “ bersekongkol “

Kolaka, Koran PK

Penambangan biji nikel our di pulau lemo Taman Wisata Alam Laut (TWAL) kepulauan Padamarang Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara terus dipersoalkan oleh masyarakat dan LSM di Sulawesi Tenggara. Kasus pulau lemo mirip-mirip kasus pengalihfungsian hutan mangrove di Sumatra. Bedanya,proses hukum hutan mangrove disumatra berjalan terus, sementara kasus penambangan nikel di pulau lemo Kab. Kolaka Sulawesi Tanggara tidak berkepastian hukum sehingga kinerja Kejaksaan dan Kepolisian patut dipertanyakan.

Terkait penambangan di pulau lemo, diduga ada keterlibatan oknum-oknum orang dalam di jajaran Dephut RI dan instansi lain yang membeck-up kebijakan Bupati Kolaka mengeluarkan izin penambangan. Yang patut dipertanyakan adalah, ada apa Menhut, M S Kaban diam-diam tidak bersikap tegas?. Untuk menjaga Citra kinerja aparat hukum Negara, Kejaksaan dan Kepolisian, diminta jangan mempeti es kan kasus pelanggaran kehutanan yang telah merusak lingkungan pulau TWAL dan berpotensi menjadi lumbung korupsi.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf (g) dan Pasal 78 ayat (6) mengancam dengan sangsi Pidana penjara paling lama 10 tahun dan Denda paling banyak 5 Milyar bagi siapa saja yang melakukan kegiatan penyelidikan Umum, atau ekplorasi, atau eksplotasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa seizin Mentri Kehutanan (Menhut). Anehnya penambangan biji Our Nikel di Pulau Lemo Oleh PT. Cinta Jaya tanpa seizin Menhut namun M S Kaban diam tanpa reaksi. Yang patut dipertanyakan tidak adanya hasil dari penanganan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi tenggara.

Nyatanya Undang-Undang No. 41 tahun 1999 pada pasal ancaman Pidan dan denda terkesan tidak mampu menjerat Bupati Kolaka yang telah mengeluarkan Kebijakan berupa Izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Cinta Jaya untuk melakukan penambangan Biji Our Nikel dipulau Lemo tanpa mengantongi izin pinjam pakai penggunaan Kawasan Hutan dari Menhut. Padahal Pulau Lemo yang luasnya 30 hektar merupakan salah satu pulau diantara pulau-pulau yang lainnya masuk dalam kawasan gugusan Kepulauan Padamarang berstatus sebagai kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 94/Kpts-II/2003 tentang penunjukan Areal Kepulauan Padamarang seluas 36.000 hektar terletak di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi tenggara sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Kepulauan Padamarang.

Pulau Lemo yang selama ini dijaga ketat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi tenggara dibawa taktis Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut akhirnya bobol dari pengawasan dan berhasil diekplotasi oleh perusahaan PT. Cinta Jaya. Kendatipun pihak Balai KSDA berkali-kali melayangkan surat kepada bupati Kolaka untuk segera menghentikan aktivitas penambangan dipulau tersebut namun tak digubris oleh Bupati Kolaka. Keberuntungan pun memihak kepada PT. Cinta Jaya. PT. Cinta Jaya berhasil meraup keuntungan mengantongi uang milyaran rupiah dari hasil penjualan Nikel Our ke Negeri Cina sebanyak 5 kali pengapalan. Sedihnya, masyarakat Kolaka sendiri tidak menikmati hasil kekayaan alam daerahnya dari pulau lemo.

Menurut Himpunan Pemuda Islam (HMI) Cabang Kendari, Bupati Kolaka telah bersepakat dengan pihak perusahaan pemegang izin KP secara diam-diam mengatur pembagian kontribusi yang mengatasnamakan bagian Pemkab tanpa melibatkan DPRD. Kesepakatn antar Pihak perusahaan dengan Pemkab yang tanpa sepengatahuan dan tanpa melalui pembahasan dan persetujuan DPRD ditanggapi oleh Legislatif bahwa Eksekutif menyepelekan DPRD dan Bupati Kolaka tidak transparan kepada masyarakt soal hasil dari penjualan pulau lemo dan dari pemegang izin pertambangan lainnya yang tengah beroperasi di Kolaka.

Atas dikeluarkannya Izin KP eksplorasi dan KP eksplotasi kepada 10 perusahaan Tambang Nikel termasuk PT. Cinta Jaya Oleh Bupati Kolaka, sontak mengundang reaksi kecaman dari masyarakat dan LSM Pemerhati Hutan dan linkungan diSulawesi Tenggara antara lain Korps Pencinta Alam Kolaka (Korps Citaka), Koalisi Pencinta Alam Kendari (Kapak), LSM Forum Swadaya Masyarakat Daerah (Forsda Kolaka), dan Mahasiswa USN Kolaka. Mereka menentang kebijakan Bupati Kolaka yang ditengarai menggebu-gebu melakukan komersialisasi Izin KP untuk memperkaya diri bersama pihak-pihak tertentu dengan dalih bertameng demi Kesejahteraan Rakyat Kolaka dan demi mendukung minat pengusaha untuk berinvestasi di Kolaka.Elemen yang mengecam kebijakan Bupati ini, Secara berentetan mereka berunjuk rasa di Kolaka, di ibu kota Provinsi Sul-Tra di Kendari, dan di Jakarta belum lama ini.

Herannya, Menhut, Kaban sendiri tidak menampakkan ketegasan sikap terhadap aktivitas penambangan biji our Nikel di pulau Lemo untuk mengkasuskan Bupati Kolaka dan direktur PT. Cinta Jay, H. M Yunus Kadir dan pihak –pihak lain yang diduga terlibat menskenario dan berspekulasi sehingga maraknya penambangan biji Our Nikel di Kabupaten Kolaka tanpa izin pinjam pakai Kawasan dari Menhut. Anehnya, adanya surat Menhut menolak permohonan Bupati Kolaka, tapi aktivitas penambangan jalan terus waktu itu di pulau lemo. Pertanyaannya, mengapa Menhut M S Kaban tidak meminta kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung Untuk menangkap Bupati Kolaka dan pejabat lain yang terkait..

Menurut Direktur Advokasi Hukum dan Ham Yayasan Tempat Masyarakat Peduli Lingkungan ( YASTAMPIL) Sultra, Aleksander Muhammad, SH, Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.41 Tentang Kehutanan berkaitan dengan Izin KP yang dikeluarkan Oleh Bupati Kolaka sangat jelas terjadi. Terjadinya pelanggaran tersebu dibuktikan dengan surat Menhut RI Nomor : S.510/MENHUT-VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 yang ditandatangani Menhut, M S Kaban Sendiri, isinya menolak Surat Bupati Kolaka No. 522/1417 tanggal 7 Mei 2007 yang bermohon meminta penggunaan Lahan Kawasan Hutan Konservasi Untuk Kepentingan Pertambangan “. Tandas Aleks

Dari awal-awal penambangan di pulau lemo, jajaran kepolisian Daearah di Sulawesi tenggara suda pernah melakukan penyelidikan dan penyidikan namun sampai saat ini tidak ada kepastian adanya tersangka terkait penambangan di pulau lemo. Bahkan nyaris perlahan-lahan kasus pidana kehutanan yang bercampur korupsi ini berangsur-angsur abu-abu dan kabur tak tersentuh lagi hukum.

Surat Penolakan Menhut terhadap permohonan Bupati Kolaka, pada poin angka dua menjelaskan bahwa hasil telaahan terhadap areal yang dimohon Bupati Kolaka, berdasarkan peta Kawasan Hutan dsn Perairan Provinsi Sulawesi tenggara skala 1 : 250.000, seluruhnya berada pada kawasan Hutan Konservasi ( Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ). Sedangkan pada poin angka lima surat penolakan Menhut, dengan tegas menyatakan bahwa, sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Bupati untuk penggunaan Kawasan Hutan Konservasi untuk kepentingan pertambangan Biji nikel dan Onix di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan ditolak. Areal kawasan yang dimaksudkan surat penolakan Menhut mencakup semua areal Kawasan yang dimohonkan Bupati Kolaka.

Penolakan Menhut atas permohonan Bupati Kolaka dan pelarangan Balai KSDA Sultra serta desakan permintaan masyarakat dan elemen pemerhati lingkungan dan hutan belum lama ini agar Bupati Kolaka, Buhari Matta menghentikan aktivitas penambangan di pulau lemo dan ditempat lain karena tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan dari Menhut, tidak mengurangi semangat Buhari matta mendukung dan memfasilitasi para perusahaan penambang untuk terus menggalai perut bumi Mekongga Kolaka. Untuk mempertahankan eksisnya penambanagan biji our nikel di Kolaka dari ujung telunjuk Bupati, Justru Buhari berdalih, ini era Otonomi Daerah dan Pulau lemo merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) maka kewenangan Daerah atau Bupati mengatur penggunaannya dan pejualannya.

Arogansi Bupati Kolaka, Buhari Matta bersama staf tekhnisnya bertahan pada pendapat pembenarannya bahwa kebijakan Bupati ini tidak bermuatan pelanggaran terhadap aturan yang belaku, diragukan keliru menafsirkan Undang- Undang Yaitu, baca pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegitan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Artinya tidak dapat dilakukan penambangan nikel dipulau lemo karena pulau lemo termasuk atau berada pada kawasan hutan konservasi ( kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam) yang berfungsi sebagai TWAL.

Diketahui bahwa pulau lemo versi Bupati adalah status APL sehingga menurut Bupati bersama Tim teknisnya, pulau lemo menjadi kewenangan penuh Bupati mengaturnya. Namun anggapan dari elemen pemerhati hutan dan lingkungan di Sultra mengatakan, terkhusus di pulau lemo perlu dipertimbangkan untuk ditambang karena pulau lemo APL yang ditetapkan Menhut, berada pada kawasan hutan konservasi yaitu sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

“Jadi dapat dikatakan ,secara khusus dan istimewa bahwa Pulau lemo adalah kewenangan vertical mengaturnya, dan ini lampu merah bagi Bupati Kolaka karena telah menjual tanah pulau lemo tanpa restu dari Menhut dan tanpa mekanisme persetujuan dari DPRD Kolaka “. Kata Mardin Nurdin dari LSM Kontak Indonesia Kolaka Sultra.

Terjadinya penambangan dipulau lemo sejak bulan juli 2007 lalu membuat Balai KSDA Sultra naik pitam , akhirnya melayangkan surat kepada Bupati Kolaka No. S.1186/BKSDA-1/2007 bulan September 2007 yang isinya meminta bantuan penghentian kegiatan penambangan nikel di pulau lemo dalam kawasan TWAL Kepulauan padamarang. Namun sia-sia dan tak membuahkan hasil, Bupati Kolaka tidak menggubris surat BKSDA Sultra karena demi uang, dan bukan demi lingkungan dan tegaknya aturan. Bahkan Bupati Kolaka enggan berkonsultasi dengan pihak BKSDA.

Sebelumnya, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut telah melayangkan surat kepada Bupati Kolaka yang ditandatangani Pelaksana tugas (Pt) Dirjen BKSDA Dephut, Ir.M Arman Mallolongan. Intinya menginstruksikan kepada Bupati kolaka agar berkordinasi dengan Balai KSDA Sulawesi Tenggara. Surat Dirjen PHKA yang ditujukan kepada Bupati Kolaka ini sebagai jawaban surat Bupati Kolaka Nomor. 522/2012 tanggal 26 juni 2007 yang isinya mengusulkan penataan batas Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Laut Kdepulauan Padamarang.

Anehnya, Dierktur Pelaksana Tugas PHKA, Ir.M Arman Mallolongan mendukung surat permohonan Bupati yang mengusulkan agar pulau-pulau berstatus APL dalam kepulauan Padamarang (pulau lemo) dikeluarkan dari batas luar TWAL kepulauan padamarang. Dukungan Arman ini berdasarkan surat yang dikeluarkan Nomor : S.765/IV-KK/2007 tanggal 23 agustus 2007 yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta yang pada prinsipnya Pelaksana tugas Dirjen PHKA Dephut, Ir. Arman Mallolongan sependapat apa bila batas luar TWAL tidak memasukkan pul bermain de au-pulau yang berstatus APL. Dari sini diindikasikan, Arman memanfaatkan jabatannya ngan Bupati Kolaka yang semestinya tidak patut mengeluarkan surat atau kebijakan yang sifatnya prinsip karena posisinya sebatas Pelaksan Tugas Dirjen PHKA Dephut saat itu.

Akhirnya,Lagi –lagi dipertanyakan, adakah surat penetapan dari menhut yang menetapkan dikeluarkannya Pulau-pulau berstatus APL dari kawasan TWAL sesuai keinginan Pt Dirjen , Arman Mallolongan yang mendukung keinginan Bupati Kolaka.

Atas kebijakan Bupati Kolaka membiarkan penambangan dipulau lemo TWAL dan dan dibeberapa tempat lainnya di Kolaka kahirnya DPRD Kolaka membentuk Pansus . Pansus DPR ini pun suda perna memanggil beberapa perusahaan pemegang izin KP. Dari hasil penelusuran tim pansus ini menemukan beberapa perusahaan belum memiliki Amdal tapi suda melakukan penambangan. “ yang lebih parah lagi karena ada perusahaan tidak memegang izin pinjam penggunaan kawasan dari Menhut, “ kata ketua pansus DPRD Kolaka, Drs. Rustam Sabona.

Beranikah DPRD Kolaka memanggil Bupati Kolaka untuk mendengar keterangan Bupati Kolaka, Buhari Matta, dan merekomendasikan untuk diproses hukum ?. ( Edo )

15 Responses to “Bupati Menjual Tanah Air”


  1. 1 aneh Mei 26, 2008 pukul 11:13 am

    itu nama nya bupati tidak ada otak nya

  2. 2 CHAIRUL S MANOMANG September 10, 2008 pukul 6:29 pm

    CHAIRUL S MANOMANG ( KETUA KARANG TARUNA kECAMATAN POMALAA)

    TINDAKAN BUPATI KOLAKA JELAS UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT KOLAKA JUGA, SAYA PIKIR JANGANKAN MENJUAL PULAU ,MENJUAL TANAH TETANGA 1 JENGKAL AJA KITA SDH BERHADAPAN DENGAN PARANG,ATAU HUKUM ,APALAGI MENJUAL PULAU ! TOLONG REDAKSI KALAU BUAT TULISAN PAKAI OTAK ATAU JANGAN 2 SAUDARA YANG SEPERTI ITU…………..,DAN PULAU LEMO ITU MASIH ADA DITEMPATNYA KOQ TIDAK KEMENA-MANA,…BIARLAH PENGADILAN ATAU HUKUM YANG BICARA KALAU SOAL PELANGGARAN ADA INSTITUSI YG BERHAK BICARA, TRIMS

    • 3 adisyam April 5, 2011 pukul 4:05 pm

      Kepentingan apa yang di berika masyarakat kolaka tentang penambangan???????? malah membawa petaka untuk masyarakat sekitar penambangan kelak,,,,!!! Rusak-X Lingkungan hidup,budidya terpang, Terumbu Karang & Terjadi-X sedimentasi disekitar PT. Darma Rosadi Internasional. Manfaat-X Apa…..??????????

  3. 4 korps citaka September 10, 2008 pukul 8:29 pm

    Opini anda kelihatannya bagus, tapi disayangkan karena logika berfikir anda terlalu lurus lugu dan polos, cara berfikir anda tidak punya Nuansa….Banyak Orang Pintar tapi tidak Analisis

    Terima Kasih telah berkunjung kesitus kami

  4. 5 Yanthie Kendari September 11, 2008 pukul 2:28 am

    Buat, Chairul S. Manomang

    Generasi muda kok tidak punya Bargaining Power, bagaimana nasib bangsa ini kelak (lembek). Apa yang anda ketahui tentang Kegiatan Usaha Pertambangan coba buat tulisan, saya akan tanggapi tulisan anda. Saya bisa pastikan bahwa pemahaman anda tentang Kegiatan Usaha Pertambangan seperti SIMBIOSIS PARASITISME bukan SIMBIOSIS MUTUALISME, itu terlihat dari opini anda. Memang benar P. Lemo masih ada tapi apakah setelah dieksploitasi terus ditinggalkan begitu saja, berani taruhan yah pengusaha yang mengelola P. Lemo tidak punya JAMREK (Jaminan Reklamasi) padahal itu adalah tanggungjawab Pengusaha. yah sudalah saya yakin pemikiran kamu tidak sampai kesini.

  5. 6 KAROCO September 12, 2008 pukul 12:29 pm

    he.hee..ee ada yang kena getahnya…! TOBAT..BIAR TAU RASA..
    …!!

    Teman” spertinya disini ada “ANJING” yang ingin menjilat yah..?

  6. 8 CHAIRUL S MANOMANG September 16, 2008 pukul 11:15 pm

    saudara yanthie,jipsultan,karoco dan korps citaka,apakah saudara yang rasakan dampak dari adanya kuasa pertambangan !apakah saudara sudah telusuri pomalaa ini yang sudah puluhan tahun kegiatan pertambangan ada disini tapi masih ada rumah-rumah warga yg beratap rumbia,berlantai tanah berdinding papan,bercahaya lilin,berjalan di tanah lumpur !!
    pengangguran disana-sini,kriminal meraja lela,prostitusi dimana-mana,saya lebih paham kondisi daerah saya daripada saudara-saudara,bagi kami masyarakat pomalaa dengan adanya kuasa pertambangan dengan sendirinya telah meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat kami,telah mengurangi pengangguran ,kriminalitas anak-anak jalanan,setidaknya bagi kami dampak positifnya lebih baik daripada tidak ada investor yang masuk, ok….

    Untuk KAROCO yang anjing itu siapa? saya atau kamu ! saya ini punya pekerjaan/usaha,bukan peminta-minta berdasi seperti kamu cukup dengan PROPOSAL-PROPOSAL

    Untuk Yantie jangan terlalu berpikiran politislah,saya tau kolaka ini mau PILKADA mungkin anda yang punya kepentingan dipolitik itu ,masaalah JAMINAN REKLAMASI apa kamu sudah tau datanya ? Kalau Kamu mau kepomalaa saya ajak kamu naik katinting ke PULAU LEMO mungkin kita bisa bakar-bakar ikan disana sambil menikmati alam dasar laut pulau LEMO

    Untuk KORPS CITAKA kalaau cuma buat tulisan sekedar Black campaign itu mudah sekali,hanya saya tidak terlalu suka hal-hal yg teoritis untuk mendapatkan keuntungan

  7. 10 indry September 22, 2008 pukul 9:16 pm

    OK..bagaimana kalau kita berbicara dengan bahasa “solusi”
    Ada baiknya jika forum “yang mulia” ini tidak dijadikan ajang hujat menghujat, karena bukannya itu bukan tujuan dari adanya forum ini.

    Sebagai sesama warga negara dan anak daerah, dinamika hasil pemikiran kita memang perlu tetapi jangan sampai semuanya berujung kepada tindakan atau statement yang kontra produktif.

    Mungkin kita harus menghargai saudara chairul yang sudah mau berpartisipasi dalam forum ini dengan harapan menciptakan keseimbangan yang berujung pada solusi dan upaya untuk membuka mata para pihak terhadap hal-hal yang mungkin tidak terdeskripsi selama ini.

    Judgment yang tidak konstruktif sebaiknya tidak di blow up, kenapa tidak kita satukan pemikiran-pemikiran positif yang pastinya akan menghasilkan ide-ide positif pula dan memikirkan bersama bagaimana implementasinya. Memang kita wajib berbicara lantang untuk ketidak adilan dan pelanggaran yang sudah begitu kasat mata, tetapi mungkin dengan cara yang elegan.

    “Perbedaan itu indah” dan kita diciptakan untuk membuat perbedaan itu. bukankah bilah puzzle tidak dibuat dalam gambar yang sama, namun ketika semua bersatu, bentuk yang kita harapkan akan terlihat nyata.

    Dan untuk Chairul, saya yakin citaka tidak teracuni dengan metode black campaign…(semoga tidak terjadi degradasi terhadap keyakinan saya). keyakinan saya berdasarkan pengalaman menjadi bagian dari mereka walaupun tidak dalam jangka waktu yang panjang. Tapi saya menghargai “kemarahan” anda dengan teoritical statement. Ketidaksukaan saya sudah berakar untuk hal seperti itu.

    Tolong kebun binatang jangan dibawa kesini….semoga kita bisa menjadi lebih bijak atau setidaknya belajar menjadi lebih bijak untuk sisa hidup kita.

    Peace and Love

    Indry

  8. 11 CHAIRUL S MANOMANG September 25, 2008 pukul 9:41 pm

    solusi bagaimana maksudnya mbak?, solusinya yah sepanjang itu tidak merugikan masyarakat yg terkena dampak dari berbagai segi, yah wajar dong kalau ada juga gunanya KUasa Pertambangan itu diberikan,untuk sebenar-benar kemakmurak rakyat yg TERKENA DAMPAK,

  9. 12 Yanthie Kendari September 27, 2008 pukul 2:20 pm

    Buat Chairul S.

    Saya ini bukan orang kolaka jadi saya tdk punya kepentingan dengan urusan PILKADAx Kolaka karena saya toh tidak punya hak suara disana, jadi ngapain saya mau repot berfikir politis. Tapi ketika kita diperhadapkan pada masalah Lingkungan sebagai generasi muda itu adalah tanggungjawab kita ( utk mereka yang punya rasa peduli).

    Kondisi yang ada di P. Lemo sekarang merupakan data yang cukup akurat, setelah Pasca Tambang disana P. Lemo dicampakkan begitu saja tidak ada kegiatan penataan lingkungan.

    jadi Pertanyaannya Kemudian Bagaimana dengan Implementasi UU Kepmen, dan PP berikut ini (Terkait dengan Pengelolaan KP di Kab. Kolaka) :

    PENGATURAN SETELAH UULH 1982

    UU 11 Th 1967 ttg Ketentuan Pokok Pertambangan
    UU 23 Th 1997 ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
    PP 27 Th 1999 ttg AMDAL
    Kepmen PE 103.K Th 1993 ttg Pengawasan Pelaksanaan RKL-RPL di Bidang Perambangan dan Energi
    Kepmen 1211.K Th 1995 ttg Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan PU
    Jaminan Reklamasi (Kep Dirjen 336.K/1996)
    Pengendalian Erosi (SE Dirjen 693.K/1996)
    Pelaporan pelaksanan KL-triwulan/tahunan/kasus (SE Dirjen 1993)
    Juknis Reklamasi (SE Dirjen 1993)

    KepMen PE 1211K Tahun 1995

    KEWAJIBAN PERUSAHAAN
    Menyampaikan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada KAPIT
    Menyampaikan rencana penutupan tambang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya operasi penambangan
    Menempatkan dana jaminan pelaksanaan reklamasi.

    Semoga hal ini semua menambah cakrawala berfikir saudara, memang betul dana dari hasil kegitan pertambangan meningkatkan kesejahteraann masyarakat disekitar pertambangan jika tersalurkan dengan baik. dan setelah masyarakat hidup berkecukupan mereka lengah bahwa bencana dari dampak pengelolaan pertambangan mengintai mereka karena Pelaksanaaan Pegelolaaan Pertambangan yang tidak profesional.

    Kita semua tidak menginginkan Pembangunan didaerah ini adalah pembangunan bagaikan Menara Gading dan kehadiran para investor yang memiliki KP di Kab Kolaka, Jangan pernah berharap bahwa mereka adalah Sang Ratu Adil yang akan membebaskan daerah ini dari kemiskinan. Karena hasil dari penjualan mengeruk perut bumi Mekongga tidak jelas peruntukkannya ke daerah (masyarakat) kolaka.

    Terima Kasih
    wasalam.

  10. 13 Robhin Hud November 27, 2008 pukul 3:17 am

    Saudaraku Chairul, anda sangat cerdas dan sangat peduli dengan kepentingan rakyat dan itulah makna putra daerah yang harus peduli dengan masyarakat sekitarnya / stake holder Kolaka yaitu, pengusaha, pejabat pemerintah, masyarakat dan semua rakyat Sulawesi dan Indonesia.
    Mari kita memetakan permasalahan dari ” Exploitasi Tambang” di pulau Lemo, anda yang dari LSM, Pecinta Alam, dan NGO lainnya, jika masih peduli dengan generasi mendatang berilah data-data yang akurat pola pertambangan dan recoverynya, kontribusi hasil tambang terhadap PAD, perubahan perekonomian yang signifikan didaerah lokal dan diatasnya, dan yang terpenting adalah survey AMDAL yang harus dilakukan berkala/ damage & recovery tracking.
    Apakah biaya kerusakan sepadan dengan nilai ekonominya, Botom line – jangan mengulangi kesalahan yang sama di Kalimantan ,Sumatera dan menyusul Papua, Janganlah daerah yang masih diperdebatkan / abu-abu statusnya TWAL ditabrak juga. Semua perlu penataan dan landasan hukum yang jelas karena kita juga sudah nyaris kehilangan TWAL di Pulau Bintan, bahkan lewat andil DPR.
    Politik, Kekuasaan dan Uang memang berjalan bersama dan saling menguasai……. ingat..ingat anda semua punya pengalaman dan latar belakang dari keluarga, atau lingkungan.
    JAngan korbankan kepentingan sesaat… anak cucu akan minta pertanggung jawaban kelak…. atau pelaku dan pendukung yang mementingkan kepentingan sesaat pasti terbalaskan dirinya atau keluarga.
    Saya senang degan saudara/i ku yang memiliki kepedulian….. pakailah Hati Nurani….apakah dukungan atau penolakan sebenarnya untuk kepentingan rakyat dan tidak menimbulkan kerugian jangka panjang… ( apakah ada yang mendukung PARPOL tersebut bukannya kampanye lho, karena saya bukam Jurkam ParPol tsb tapi senang dengan bahasa “HATI NURANI”, yang sekarang banyak khalifah/pimpinan yng tdk punya…/ maaf..semoga bukan jargon juga)
    Mari diskusi ini diisi dengan data-data dan landasan hukum
    yang relevan, sehingga kita lebih scientific dan akurat.
    Wassalam,
    RH

  11. 14 anawatulianduji Desember 16, 2008 pukul 10:06 pm

    hebat semuanya termasuk chairul s.manomang wajar kalau dia melakukan apologi soal p.lemo krn dia khan masih keluarga dengan penjualnya p.lemo (Buhari Matta).jadi tidak salahji itu dek..dia punya kepentingan kalau dia membela keluarganya.lagipula tidak adaji manfaatnya.dia anak baru kemarin tau apa soal pomalaa dan deritanya masyarakat disana.

  12. 15 Alamjie Januari 2, 2010 pukul 12:47 pm

    teman teman jangan jadikan forum seperti ini tempat untuk saling menghujat tapi bagaiman bertukar fikiran dalam mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada bukan untuk menjelek-jelekkan pihak-pihak tertentu dan sebaiknya mari kita melihat secara lebih mendalam dari kebijakan ini, mana lebih banyak manfaat atau mudharatnya dan ketika ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi mari kita lakukan perbaikan bersama tanpa harus saling menghujat..oky…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,495 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: