Illegal Mining di kawasan Konservasi

Kartu merahUntuk Buhari

Kapolri diminta serius usut dan bongkar persekongkolan penambangan Nikel di Pulau Lemo

( disadur dari : KORAN PK )

Kasus penambangan Nikel di Pulau Lemo oleh PT. Cinta Jaya terus dipersoalkan oleh masyarakat. Dicatat oleh komunitas pemerhati hutan dan lingkungan serta mayoritas lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Tenggara sebagai fakta kejahatan terhadap lingkungan terparah di Sultra. Dan Kepada lembaga Pemantau Korupsi Indonesia ICW dan Organisasi lingkungan hidup Indonesia Diantaranya Walhi Indonesia dijakarta diharapkan angkat bicara dam menyikapi kasus berskala Nasional ini.

Mulusnya Proses administrasi sampai pada aktivitas penambangan dipulau tersebut diduga ada persekongkolan sistematis oleh oknum-oknum dilembaga pemerintah dan pihak swasta, dan orang-orang tertentu. Ironinya, proses penyelidikan dan penyidikan di institusi Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah berdurasi menjelang 9 (sembilan) bulan namun kini penanganannya terkesan samar-samar dan tak berkepastian hukum. Lebih memperihatinkan lagi bilamana dugaan masyarakat bahwa kasus ini telah dipeti es-kan oleh aparat hukum di daerah ini.

Demi Citra Polisi Nasional R I di jazirah Sulawesi tenggara, maka mayoritas pemerhati penegakan hukum khususnya di Kolaka dan umumnya di sultra meminta Kapolri, Drs. Sutanto memerintahkan Mabes Polri segera menurunkan Tim guna mengusut tuntas dan membongkar persekongkolan Illegal Mining penambanagan Nikel di Pulau Lemo Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Demikian pula kepada Komisi Pemberanatas Korupsi, masyarakat dan pemerhati hutan dan lingkungan serta LSM anti Korupsi di Sultra menghendaki agar KPK mengagendakan kasus pulau Lemo ini menjadi target pemeriksaan Komisi pemberantasan Korupsi.

Ironinya, kejahatan melanggar UU No. 41 tahun 1999 ini yang disinyalemen diskenario oleh oknum-oknum yang sesungguhnya paham bahwa Pulau Lemo yang luasannya 38 Ha berada dalam kawasan Konservasi dan berfungsi sebagai Taman Wiasata Alam Laut (TWAL) berdasarkan Surat Keputusan Mentri Kehutanan RI Nomor : 94/Kpts-II/2003 tertanggal 19 maret 2003 tentang penunjukan areal hutan Kepulauan Padamarang seluas kurang lebih 36.000 Ha terletak dikabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi tenggara sebagai kawasan hutan dengan fungsi Taman Wisata Alam Laut (TWAL), dan pulau lemo termasuk dalam kawasan TWAL Kepulauan Padamarang. Tapi mereka para kroni-kroni terus bersikukuh dengan dalih pembenaran dan cara apapun asalkan pulau Lemo tetap ditambang.

Berbekal teori dagang dan pidato yang mengelus-elus rakyat yang katanya demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka, plus janji –janji yang masih terbilang teka-teki di benak masyarakat Kolaka. Hingga saat ini, benarkah dana hibah 102 milyar dari pemberian 10 ( sepuluh) pemilik KP yang pernah dipublikasikan di media Lokal sudah tersedia berupa wujud uang? Uang tersebut entah tersimpan di brankas siapa ?.

Anggota DPRD sendiri sepakat menolak untuk mengakomodir 102 milyar tesebut dimasukkan Dalam anggaran APBD tahun ini. Alasan DPRD menangguhkan dana tersebut, selain tiba-tiba dan tidak jelas payung hukumnya,dan juga belum pernah dibahas kemudian dipormalkan melalui Pleno DPRD. Fatalnya, salah seorang pejabat penting di Dinas Petambangan Kolaka yakni Kepala Bidang Pertambangan Umum Distamben Kolaka, Ir. Ishak Nurdin pernah mengeluarkan statmen bahwa terkait persoalan Izin KP, DPRD tidak punya kewenangan.

Pernyataan Kepala bidang Pertambangan Umum Distamben Kolaka ini disambut oleh anggota Dewan sebagai tamparan sekaligus pelecehan terhadap lembaga Legislatif. Anggota Dewan menanggapi bahwa pernyataan Ishak Nurdin menganggap Anggota DPRD tidak penting dilibatkan untuk mengetahui segala sesuatunya yang bersangkut paut dengan KP di Kabupaten Kolaka. Kendati begitu, penelusuran Pansus Pulau Lemo dan KP lainnya mencatat adanya uang sejumlah 8 (delapan) Milyar terparkir direkening Distamben Kolaka, namun rincian asal muasal uang tersebut tidak diketahui pasti pansus DPRD hingga saat ini.

Masuknya Pulau Lemo sebagai satu kesatuan dalam Kepulauan Padamarang yang dilindungi, maka Permohonan Bupati Kolaka, Drs. Buhari Matta Nomor : 522/1417 tanggal 7 Mei 2007 yang isinya permohonan rencana penggunaan lahan kawasan Konservasi untuk kepentingan pertambanagan, ditolak tegas oleh Mentri Kehutanan, M.S Ka’ban dengan surat penolakan Nomor : S. 510/MENHUT-VII/2007. Pada Bait terakhir Surat Penolakan Menhut tersebut, intinya menyatakan, permohonan saudara untuk menggunakan lahan kawasan hutan konservasi untuk kepentingan pertambangan biji Nikel dan onix di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi tenggara tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan ditolak.

Kendati adanya penolakan Menhut atas permohonan Bupati Kolaka, sedikitpun tidak menyurutkan niat dan semangat Bupati Kolaka, Buhari Matta menjadikan Pulau Lemo yang selama ini diawasi ketat oleh Balai KSDA Sulawesi tenggara sebagai lokasi penambangan Nikel untuk PT. Cinta Jaya, salah satu perusahaan pertambangan Nikel yang berkantor pusat di Makassar milik H.M Yunus.

Direktur Pt Cinta Jaya diduga telah menjalin kedekatan eksklusif dengan Bupati Kolaka. Putra Buhari Matta, Rahmat Buhari Matta disebut-sebut berada dibalik PT. Cinta Jaya dan disalah satu perusahaan pertambangan lainnya yang beroperasi di Kolaka.

Sikap Bupati Kolaka yang mengabaikan penolakan Menhut, kalangan dibumi mekongga Kolaka menilai sebagai sikap sang Bupati yang dikategorikan melecehkan keputusan Menhut. Sedangkan Penilaian masyarakat Kolaka terhadap kinerja Menhut, .M.S Ka’ban gagal mengelolah atau menangani kehutanan di Negara ini. Atas kinerja Ka’ban yang terkesan melemah, kepercayaan masyarakat terhadap Menhut dari Partai PBB ini semakin menipis.

Pemerhati Hutan dan Lingkungan di Sulawesi Tenggara minta kepada presiden RI, Susilo bambang Yudoyono segera megganti Ka’ban sebagai Menhut. Pasalnya, Menhut, M.S Ka’ban tidak menunjukkan sikap selain mengeluarkan surat penolakan berupa upaya hukum. Ada apa Ka’ban diam seakan ikut mengamini penambangan dipulau yang ditetapkannya sebagai pulau garis merah untuk kegiatan pertambanagan. “ mengapa Ka,ban tidak menjastifikasi atau menuntut Bupati Kolaka dan PT. Cinta jaya yang telah menambang Nikel di pulau lemo dalam kawasan konservasi “, tandas pemerhanti hutan dan lingkungan di kolaka.

Sikap dingin Ka’ban terhadap penggundulan pulau yang mengakibatkan musnahnya ribuan bahkan jutaan pohon kayu dan terkeruknya kekayaan Nikel Kolaka yang bernilai ratusan milyar rupiah terjual kenegri Cina dikalkulasi sebagai persamaan besarnya kerugian Negara yaitu sesuai harga jual Nikel di cina. Celakanya, sampai saat ini masih banyak masyarakat kolaka yang mempertanyakan jumlah kontribusi dari Pihak PT. Cinta Jaya kepada Pemkab Kolaka. Begitupun perusahaan KP PT. Darma Rosadi dan PT Damiri, baik kewajiban royalty dan lain-lainnya.

Kepedulian dan perhatian serta kecintaan masyarakat, LSM bersama elemen pemerhati hutan dan lingkungan pro mempertahankan kelestarian lingkungan dan hutan, mengecam kebijakan Bupati Kolaka yang telah mengeluarkan Izin Ekplorasi dan Izin Eksplotasi di pulau Lemo. Direktur Yayasan tempat masyarakat peduli lingkungan (YASTAMPIL) Sultra, Aleksander Muhammad, SH mengatakan, semestinya Bupati Kolaka tidak mengeluarkan Izin KP dipulau lemo karena potensi kandungan Nikel masih terdapat banyak tersebar dibeberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka “ .

Menurut Aleks, Bupati Kolaka harus mempertanggung jawabkan segala kebijakannya berkaitan kerusakan hutan di pulau lemo, dan tidak ada alasan bagi aparat hukum menghentikan penanganan kasus pulau lemo ini. “ kami telah membentuk konsorsium beberapa LSM untuk memantau kasus pulau Lemo dan kegiatan penambangan di Sultra, dan ini kartu merah untuk Buhari Matta “. Tandas Aleks.

Berawal dari sini sehingga tak sedikit kalangan mempertanyakan, ada apa dibalik izin Kuasa Pertambangan (KP) di pulau Lemo, dan ada apa Buapati Kolaka dengan PT. Cinta Jaya, dan siapa saja oknum dibali dipulau lemo, berapa rupe untuk Kabupaten Kolaka dibanding berubahnya struktur pulau lemo serta musnahnya jutaan pohon kayu, dan mengapa aktivitas penambangan di pulau Lemo seketika berhneti padahal perusahaan PT. Cinta Jaya telah mengantongi izin KP Eksplotasi untuk selama jangka waktu 10 ( sepuluh) tahun terhitung sejak 28 Juni 2007sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 dengan luasan 38. Ha . Semua pertanyaan ini masih menanti jawaban resmi dari Pemerintah  ( Bupati).

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kolaka pun yang diketuai Drs. Rustam Sabona legislatife dari Partai Golkar akan mempertanyakan banyak hal kepada Bupati Kolaka terkait Pulau Lemo dan Perusahaan- perusahaan tambang lainnya yang beroperasi di wilayah teritoril Kab. Kolaka. “ Tim Pansus DPRD sementara ini merencanakan waktu untuk memanggil Bupati Kolaka untuk menjelaskan atau didengar keterangannya terkait beberapa hal yang berkaitan dengan Pulau lemo dan beberapa perusahaan pemilik KP lainnya agar masyarakat mengetahui dan memahami secara tuntas “ .Kata Rustam Sabona, Legislatif yang keseringan berinteraksi dengan demonstran yang penyampaikan aspirasinya di gedung DPRD.

Akibat Penambangan Nikel di dalam kawasan Konservasi Pulau Lemo otomatis merubah struktur hutan dan menggangu habitat yang ada didalam dan sekitarnya sehingga ekosistem yang mestinya dipertahankan akan mengalami penurunan kualitas. Kini Pulau lemo bila dipandang dari kejauhan tak lagi menampakkan panorama menghijau tapi sebaliknya pada punggung Pulau lemo tampak dari kejauhan bagaikan kepala botak

Image masyarakat yang peduli dan cinta terhadap kelestarian hutan dikolaka mengisyaratkan bahwa penambangan di pulau Lemo adala sebuah pelanggaran yang harus ditebus dengan konsekwensi hukum kendatipun aktivitas penambangan di pulau tersebut sudah terhenti sejak beberapa bulan lalu, dan ini adalah “lampu merah “ bagi yang terlibat dan terkait. “ Makanya kami tunggu kesungguhan aparat hukum mengendus kasus ini dan jangan hanya sekedar proses hukum, tapi kami tunggu sampai ada dinobatkan sebagai tersangka “, kata Abd. Rahim, salah seorang anggota Korps Pencinta Alam Kolaka kepada Koran ini.

Menurut Intelektual LSM Kontak Indonesia Kolaka-Sultra, Mansur Muda, SH, Jika penanganan kasus illegal minning di pulau lemo oleh aparat hukum tak berkepastian hukum maka kredibilitas dan kinerja polisi dan kejaksaan akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan. “ tapi saya masi optimis kasus ini terus terproses oleh lembaga dan aparat hukum yang berwenang, kita tunggu saja “. Kata mansur Muda, SH saat diskusi soal pulau Lemo, di internal Forum Solidaritas Wartawan Kolaka (FSWK) di sekertariat FSWK belum lama ini.

Kekecewaan msyarakat dan Sejumlah LSM antara lain, LSM Kontak Indonesia Kolaka, LSM ProjusticiaKolaka, LSM Forsda Kolaka, Lira Sultra, Yas Tampil Sultra, Kampak Jakarta, HMI Cabang Kendari, Korps Citaka Kolaka dan sejumlah LSM lainnya di Kolaka. Mereka menentang kebijakan Bupati Kolaka ,Buhari Matta yang dinilai menggebu-gebu melakukan komersialisai izin KP untuk memperkaya diri dan kelompoknya dengan bertameng napas Otonomi daerah yang berdalih demi kesejahteraan rakyat Kolaka dan demi mendukung minat perusahaan berinvestasi di Kolaka. Himpunan Mahasiswa Islam Kendari akhirnya melaporkan kasus ini kekejaksaan Tinggi Sultra bulan januari tahun 2008.

PT. Cinta Jaya yang telah menggunduli dan merobek perut pulau Lemo dalam waktu singkat selama kurang lebih empat bulan dan kini telah hengkang dari Kolaka, sehingga dipertanyakan Adakah investas PT. Cinta Jaya Kepada Kolaka dari hasil penambangannya di pulau Lemo yang bernilai jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka, sedangkan untuk mengembalikan kondisi Pulau Lemo dibutuhkna waktu berpuluh-puluh tahun. Dan itu mustahil jika pulau lemo dapat kembali seperti pulau lemeo sebelum diamputasi oleh Kebijakan Bupati Kolaka.

Indikasi bahwa tidak hanya pejabat lokal di Kolaka yang diduga bermain kedip mata dipulau Lemo. tapi di jajaran Depertemen Kehutanan pun diduga ada oknum yang terlibat menggunakan jabatannya berburu rupiah. Sangking kuatnya beking orang-orang berpengaruh direpublik ini bermain dari balik seragam dinas dan institusinya sehingga hukum pun masi terkesan malu-malu menunjuk pihak –pihak atau oknum- oknum yang terlibat persekongkolan Ilegal mining di Pulau Lemo.

Penelusuran surat-surat yang ada kaitannya dengan proses negosiasi surat menyurat antara Bupati Kolaka dengan Kementrian Kehutanan dalam kaitannya pengusahaan penambanagan Nikel di pulau Lemo. Ditelisik adanya upaya-upaya dalam beberapa surat antara lain, Surat Bupati Kolaka Nomor :522/1417 tertanggal 7 mei 2007 yang ditujukan kepada Mentri Kehutanan di Jakarta dengan maksud permohonan rencana penggunaan lahan kawasan hutan konservasi untuk kepentingan pertambangan. Dalam surat ini tertulis, oleh karena potensi tambang terutama biji Nikel dan Onix dikabupaten Kolaka yang sebarannya sebagian berada pada kawasan hutan konservasi, maka pengelolaannya tentu saja mengalami hambatan karena proses pelaksanaanya akan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam surat Bupati Kolaka ini jelas-jelas memahami dan mengetahui bahwa akan mengalami hambatan karena proses pelaksanaannya mutlak mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Maka kelalaian kebijakan Bupati Kolaka yang harus dipertanggung Jawabkan dihadapan hukum adalah, tindakan Bupati Kolaka mengeluarkan Izin KP kepada PT. Cinta Jaya Nomor : 146 tahun 2007 tertanggal 28 Juni 2007 dalam kawasan yang dilarang, dan membiarkan penambangan berlangsung sebelum adanya jawaban dari Menhut yaitu apakah permohonan Bupati disetujui atau ditolak.

Pada titik klimaks, pupuslah harapan Buapati untuk mendapatkan izin setelah Menhut mengeluarkan surat Nomor: S.510/MENHUT-VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 isinya menolak permohonan Bupati Kolaka. Dengan ditolaknya permohonan Bupati oleh Menhut berart Izin KP yang dikeluarkan oleh Bupati bertentangan dengan surat Menhut dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Maka otomatis kegiatan penambangan di pulau lemo berlansung dengan Ilegal.

Pada surat berikutnya Bupati Kolaka mengelurkan surat Nomor :540/1773 tanggal 23 Juni 2007 kepada Menhut perihal rekomendasi. Sebagai tindak lanjut permohonan Direktur PT. Cinta Jaya, H.M.Yunus kpeada bupati Kolaka Nomor :003/PTCJ-MKS/VI/2007 tertanggal 11Juni 2007 perihal permohonan penggunaan kawasan pulau Lemo untuk kepentingan pertambangan. Disini, Direktur PT.Cinta Jaya, H.M Yunus Kadir diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggusuran / pengerusakan hutan di pulau Lemo tanpa ada izin penggunaan kawasan pulau Lemo untuk kegiatan pertambangan. Sampai berhentinya penambangan dipulau Lemo H.M. Yunus Kadir Tak perna Mendapatkan izin dari Menhut sebagaimana yang dimohonkannya.

Selanjutnya, Surat Bupati Kolaka Nomor : 522/2012 tanggal 26 Juni 2007 perihal usul penataan batas kawasan hutan Taman Wisata Alam Laut Pulau Padamarang yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Dephut. Pada angka 2 (dua) surat Bupati ini mengusulkan Areal Penggunaan Lain (APL) dapat dikeluarkan dari penetapan batas Taman Wisata Alam Laut (TWAL) kepulauan Padamarang. Celakanya, penambangan dipulau lemo berlangsung saat negosiasi persuratan dengan deprtemen kehutanan masi berlangsung dan pada akhirnya juga tidak ada surat keputusan atau penetapan dari Badan Planologi Dephut di Jakarta yang menyatakan APL telah dikeluarkan dari batas TWAL kepulauan Padamarang, termasuk Pulau Lemo.

Surat KSDA Sulawesi Tenggara nomor : S.267/BKSDA-3/2007 tanggal 12 juli yang ditandatangani Kepala Seksi BKSDA, Ir.Sahid ditujukan kepada PT. Cinta Jaya intinya meminta agar PT. Cinta Jaya segera menghentikan kegiatan eksploitasi/penambangan di pulau Lemo smapai ada izin dari Mentri Kehutanan. Surat BKSDA Sultra ini pun tak digubris oleh PT. Cinta Jaya dan dianggap angin rebut-ribut berwujud surat.

Selanjutnya surat Kepala Balai KSDA Sultra, Ir. Kurung, MM nomor :S.1186/BKSDA-1/2007 september 2007 ditujukan kepada Bupati Kolaka. Maksudnya, meminta bantuan kepada Bupati Kolaka untuk menghentikan penambangan Nikel di pulau Lemo dalam kawasan TWAL guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.Terhadap surat BKSDA ini, Bupati Kolaka, Buhari Matta tak menyikapi dan kegiatan penambangan saat itu berjalan terus.

Gencarnya protes dan penolakan dari masyarakat terkait penambangan di pulau Lemo sejak bulan juni tahun2007 lalu hingga turunnya surat penolakan Mentri Kehutanan, M.S Ka’ban tanggal 7 Agustus 2007 lalu tidak membuat Buapti Kolaka patah semangat.

Dirjen PHKA Dephut, Ir.Arman Mallolongan dalam campur tangannya mendukung Keinginan Bupati Kolaka, dalam satu hari telah mengeluarkan 2 (dua) surat dengan tanggal yang sama yakni, tertanggal 23 agustus 2007.satu surat ditujukan kepada Buapti Kolaka Nomor : S. 764/IV-KK/2007 tanggal 23 agustus 2007 perihal usul Bupati Kolaka untuk penataan batas kawasan hutan TWAL kepulauan padamarang, dan satunya lagi ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dijakarta. Nomor : S.765/IV-KK/2007 tertanggal 23 agustus 2007. Perihalnya sama yakni menyangkut usulan Buapti Kolaka untuk penataan batas kawasan hutan TWAL kepulauan padamarang.

Isi Surat Dirjen PHKA Dephut mengarahkan Bupati Kolaka bahwa pemanfaatan pulau-pulau dalam TWAL yang berstatus APL dapat diatur oleh saudara (Bupati) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelaolaan TWAL, dan dalam pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau dimaksud saudara (Bupati) diminta berkoordinasi dengan Balai KSDA Sulawesi Tenggara.

Begitu pun Surat Dirjen PHKA Dephut kepada Kepala Badan Planologi kehutanan di Jakarta senada dengan surat yang ditujukan kepada Bupati Kolaka. Pada poin 4 (empat) surat Dirjen ini menyatakan, berkenaan dengan hal-hal tersebut dan untuk kepentingan efektivitas pengelolaan TWAL kepulauan padamarang, pada prinsipnya kami sependapat apabila batas luar TWAL tersebut tidak memasukkan pulau-pulau yang berstatus APL.

Pernyataan Dirjen melalui suratnya ini dijadikan oleh Bupati Kolaka dan instansi Teknis Bupati terkait urusan pertambangan sebagai penguatan atas pengeluaran izin KP kepada Pt. Cinta Jaya dan penambanagan Nikel di Pulau Lemo. Ironinya, Surat Menhut tanggal 7 agustus 2007 menolak, sementara surat Dijen Dephut Arman Mallolongan tertanggal 23 agustus 2007 bernada mendukung Bupati Kolaka sehingga dari sini muncul kesan adanya permainan tinkat tinggi. Ungkap sejumlah pengamat di Kolaka.

Sikap Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Masalah Pulau Lemo ini telah perna mengundang Kadis Pertambangan Privinsi Sultra, Kepala Bapedalda Provinsi Sultra dan Kepala BKSDA Provinsi Sultra di ruang rapat Komisi C membahas masalah izin KP Nikel yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka termasuk menyangkut kawasan hutan lindung di pulau Lemo. Dan sejauh ini belum diketahui oleh masyarakat, apakah Komisi C melihat atau menemukan adanya penyimpangan kebijakan yanag dilakukan Bupati Kolaka berkaiatan Izin KP dipulau lemo atau adanya hal-hal lain berupa catatan kepada aparat hukum didaerah ini.

BKSDA Sultra sebelumnya telah melaporkan kasus ini kepihak Polres Kolaka dan Polda Sultra dan telah dilakukan penyidikan, bahkan pihak BKSDA Sultra telah pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Makanya banyak pihak menghawatirkan, jangan-jangan kasus pulau Lemo ini sudah tertimbun dollar dari Negeri Cina. ( Edo ).

7 Responses to “Illegal Mining di kawasan Konservasi”


  1. 1 pak hari Juli 14, 2008 pukul 2:56 pm

    penjarakan saja itu tai ….. !!!!!!!

    Citaka : Maaf, komentar anda dengan terpaksa kami sunting. Jika ingin menggunakan kata makian diharap menggunakan tata bahasa yang baku

    Thanks.

  2. 2 indhie September 23, 2008 pukul 11:44 pm

    maksudnya begini mungkin di bang…

    penjarakan saja itu …..tiiiiittt……..(sensor)

  3. 3 Rasyd Desember 21, 2008 pukul 9:51 pm

    Saya tertarik dengan artikel ini. Berbagai cara mungkin telah ditempuh untuk menyelamatkan bumi tercinta ini dari penjarahan demi penjarahan hasil bumi demi keuntungan semata para pihak yang yang tidak bertanggung jawab akan kelestarian alam ini. Kenapa tidak mencoba melalui DITJEN PAJAK untuk mengungkap kerakusan mereka? Siapa tahu karena kerakusan mereka…. mereka lupa akan kewajiban kepada negara RI.

  4. 4 korps citaka Desember 21, 2008 pukul 10:55 pm

    Saran anda sangat baik, nanti suatu waktu akan kami coba cara ini namun biasanya sih para PENJAHAT taat PAJAK…..

    Terima kasih Sarannya

    Korps Citaka Indonesia

  5. 5 nurdin September 1, 2009 pukul 7:45 pm

    save our planet

  6. 6 don din Mei 22, 2010 pukul 9:53 am

    ada KP prusahaan yang sangat licik,namanya PT Karya Inti Maju yang mendoktrin masyarakat untuk proyeksi lahan lapaopao kolaka.mohon di tanggapai.mereka bekerja sama dengan PT ERA TAMA PERKASA untuk menggarap lahan HL di lapaopao.

  7. 7 Anonim Maret 13, 2012 pukul 1:27 pm

    apa yg di sebut illegals?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,495 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: