Menhut dan Bupati Kolaka “ tutup mata “

Persekongkolan ?,
Penambangan NICKEL ORE PT. DRI Tanpa Izin MENHUT

KOLAKA,KORAN PK
Undang-Undang Nomor . 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut) yang ada, sepertinya tak mampu mengamankan hutan ataupun kawasan yang statusnya harus dilindungi dari kegiatan pertambangan yang In Prosedural dan In Konstitusional. Ancaman Pidana dan denda pun hanya dianggap slogan dan bukan penghalang berkolusi untuk korupsi.

Contoh kasus yakni Penambangan biji nikel oleh Perusahaan PT. Darma Rosadi Internasional (DRI) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikabupaten Kolaka tanpa Izin Pinjam Pakai atau Izin dari Mentri Kehutanan tapi aktivitas penambangan jalan terus. Bahkan perusahaan ini tengah mengapalkan penjualan keluar negri. Ironinya, Menhut, M.S Ka’ban yang punya kewenangan untuk bertindak justru terkesan “tutup mata”. Sehingga diragukan, ada apa M.S Ka’ban, Bupati Kolaka Buhari Matta dan PT. DRI.

Dari data yang ada perusahaan ini hingga kini terus menerus melakukan pengapalan penjualan ke Negara Cina. Yang patut dipertanyakan adalah, mengapa Menhut, M.S Ka’ban dan Bupati Kolaka, Buhari Matta membiarkan perusahaan PT. DRI melakukan Eksploitasi bahkan penjualan, padahal diketahui perusahaan ini belum mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan (IPPK) dari Mentri Kehutanan.

Terkait sejumlah perusahaan pertambangan yang keberadaan dan kegiatannya dinilai bermaslah dan bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan yang ada, belum lama ini masyarkat permerhati hutan dan lingkungan serta aktivis pemantau kegiatan pertambangan galian di Kabupaten Kolaka melakukan demo massal. Gerakan demo yang mengusung aspirasi masyarakat ini menentang kebijakan Bupati Kolaka, Buhari Matta yang telah mengeluarkan izin Kuasa Petambangan (KP) Eksploitasi dalam kawasan Hutan Konservasi yakni dipulau Lemo. Rencananya, dalam waktu dekat ini para pemerhati hutan dan lingkungan serta masyarakat akan kembali menggelar demo besar-besaran sampai adanya kepastian hukum menyangkut Izin KP di Pulau Lemo dan sejumlah KP Lainnya.

Selain izin KP Eksploitasi di Pulau Lemo dianggap In Constusional oleh sejumlah LSM di Sulawesi tenggara, Bupati Kolak juga telah mengeluarkan Izin KP Eksploitasi kepada sejumlah perusahaan pertambangan biji nikel di Kabupaten Kolaka. Diantaranya PT. Dharma Rosadi Internasional, PT. Toshida Indonesia dan PT. Bola Dunia Mandiri serta sejumlah perusahaan tambang lainnya. Celakanya, perusahaan tambang ini melakukakn kegiatan eksploitasi kendatipun belum memperoleh izin dari Mentri Kehutanan.

Merujuk peraturan yang ada, persyaratan untuk mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi baru dapat diproses apabila memenuhi persyaratan administrasi yaitu melengkapi antara lain, Surat permohonan, Melampirkan peta wilayah yang dimohon, Laporan lengkap eksplorasi, Laporan study kelayakan, Dokumen Amdal dan UKL-UPL, Rencana kerja dan biaya, Rencana tahunan, Tanda bukti pembayaran iuran tetap, Tanda bukti penyetoran jaminan kesungguhan, dan tanda bukti penyetoran jaminan reklamasi, serta Izin pinjam pakai kawasan dari Mentri Kehutanan.

Dari sini, Bupati Kolaka dianggap telah mengeluarkan kebijakan In procedural dan lalai melakukan pengawasan terhadap Izin- Izin Kuasa pertambangan yang telah dikeluarkan kepada perusahaan. Menurut Abd. Rahim Personil dari Korps Pencinta Alam ( Citaka ) Kolaka, seharusnya Bupati tidak mengeluarkan Izin KP Eksploitasi kepada perusahaan sebelum perusahaan bersangkutan mendapat Izin dari Mentri Kehutanan. “ makanya kawan- kawan LSM didaerah ini lebih banyak menyoroti kebijakan Bupati Kolaka di sektor pertambangan yang dinilai menyimpang dari aturan yang ada “. Kata Rahim.

Sementara hasil penelusuran dan peninjauan lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kolaka terhadap keberadaan dan aktivitas perusahaan penambang nikel serta kelengkapan perizinan yang di konsultasikan ke instansi terkait di Provinsi. Intinya Izin yang menjadi dasar perusahaan melakukan penambangan dinilai belum lengkap sepenuhnya dan terdapat bebearapa hal yang tidak sejalan dengan aturan yang ada.

Kesimpulam Pansus DPRD Kolaka yang di ketuai Drs. Rustam Sabona anggota DPRD dari Partai Golkar terhadap PT. Dharma Rosadi Internasional, ditemukan adanya kejanggalan dan kekurangan administrasi serta prosedur pemberian Izin. Yakni, tidak adanya dokumen kerja sama (MOU) antara pemerintah Daerah dengan perusahaan pemegang Izin Kuasa Pertambangan, tidak dilengkapi dengan dokumen Amdal, tenggang waktu antara izin KP penyelidikan Umum-eksplorasi dan Ekploitasi serta izin pengangkutan dan penjualan tidak sesuai interval waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan dan per Undang- Undangan yang ada, belum memiliki persetujuan kegiatan eksploitasi Nikel dan izin pinjam pakai kawasan dari Menhut, belum memiliki izin Hak Guna Bangunan (HGB) terkait dengan penggunaan areal sebagai asas legalitas formal kepemilikan bangunan pabrik dan kantor serta perumahan, Belum memiliki izin Hak Pakai / Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimanah amanah Undang- Undang Pokok Agraria dan peraturan Mentri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang status kepemilikan pemberian hak.

Selain itu, Pansus DPRD juga menyoroti adanya kesepakatan sepihak antara Pemkab Kolaka dengan sejumlah perusahaan tambang yang melakukan kesepakatan tanpa melibatkan DPRD atau tanpa sepengetahuan DPRD, yakni masing-masing perusahaan Kuasa Pertambangan wajib menyetor sebesar dua ( 2) dollar / Metrik Ton (MT) kepada Pemkab Kolaka melalui rekening titipan Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka sebesar Rp. 6.000.000.000,- ( enam milyar rupiah ), dan Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) khusus dari perusahaan PT. Dharma Rosadi Internasional.
Menurut Pansus DPRD Kabupaten Kolaka, tidak ada acuan pihak Pemkab Kolaka menerima uang tersebut.

Semua ini terungkap saat Pansus DPRD memanggil sejumlah perusahaan Kuasa Pertambangan untuk menjelaskan dan didengarkan keterangannya. “ Dana 2 milyar yang disetorkan perusahaan PT. DRI kepada Pemkab Kolaka terkesan bersyarat khusus sehingga perlu pemeriksaan pihak berwenang, dan ini merupakan indikasi adanya permainan dibalik kekuasaan “ kata salah seorang yang enggan disebut namanya.

Selain itu, dalam kunjungan lapangan Pansus DPRD Kolaka menemukan adanaya kegiatan perusahaan PT. DRI yang dianggap menyimpang dari peraturan dan ketentuan yakni, pembuatan jalan produksi pada areal kawasan hutan , pembangunan pelabuhan khusus dan penggunaan jalan nasional sebagai jalan produksi tanpa ada terlebih dahulu persetujuan / izin dari Mentri Kehutanan, Mentri Perhubungan ( Cq. Dirjen Perhubungan laut ) dan Mentri Pekerjaan Umum di Jakarta. Celakanya, karena semua terlewatkan seakan semua ini ter ‘Amini “ oleh Deperteman/ instansi yang berwenang. ( Edo )

7 Responses to “Menhut dan Bupati Kolaka “ tutup mata “”


  1. 1 bio mekongga Agustus 5, 2008 pukul 2:39 pm

    apaji…kerjasama semua mako mengeruk bumi mekongga sampai tidak tersisa lagi nikel disana, pohon2 habismi ditebangi, laut tidadami ikannya karna limbah sama bom ikan, tanah ndabisami ditanami. Makan TAI mako saja.

    itumi kalo PENGUASA bermental PENGUSAHA, pergi semua mako dari bumi mekongga, biarmi kita miskin dan tertinggal yang penting kaya raya kita punya bumi daripada kita suda miskin, terlantar, tertindas, kekayaan alam hanya sebagian saja yang nikmati itupun PENDATANG mayoritas!!! Apami itu, banyami muncul pengangguran sama preman sekaligus perampok dari luar bumi mekongga, banyami juga TARIGU perempuan sama TARIGU BENCONG tahambur di bumi mekongga, mirip penyakit menular saja karena MENGINFEKSI masyarakat yang sebenarnya tidak tau apa2. Akhirnya adami juga TARIGU asli bumi mekongga karena pendatang kaget liat orang asli mekongga yang MENGKILAT.

    SAKING stress dan bingungnya cari kerja di bumi mekongga (padahal adaji kasiang kita punya ijazah sarjana) maka terpaksami kita menjadi pendatang di negeri orang hehe….tapi tidaji sa korupsi dll karena kan dosa itu cezzz, satida banggaji kasi makan anak istriku dengan UANG HARAM DAN TIDAK ADA BERKAHNYA………..selamat datang DI NERAKA wahai perut buncit mewelo pemakan uang haram!!!

  2. 2 chairulmanomang September 10, 2008 pukul 3:33 pm

    saya,chairul s manomang ( ketua Karang Taruna Kecamatan Pomalaa)

    Menurut hemat kami,sepanjang PT.dharma rosadi mau berkomitmen untuk membangun kolaka,terutama mengurangi pengangguran yang ada di wilayah kecamatan pomalaa,dan program-program dana comdev atau csr berjalan baik,kami masyarakat pomalaa sangat mendukung adanya kuasa pertambangan,tapi bila hanya merusak dan pergi begitu saja ,akan kami cari koruptor2 itu sampai kelubang semut pun ,apalagi cuma di bogor.

  3. 3 korps citaka September 10, 2008 pukul 8:42 pm

    Kuasa Pertambangan yang tidak mengeruk habis bahan mentah kemudian membangun Pabrik Pengolahan, Itu yang kami dukung bukan yang hanya mengeruk bahan mentah dan menjualnya ke luar negeri.

    • 4 Noah April 11, 2010 pukul 12:49 am

      Ya iyalah jualnya ke luar negeri! sekarang yg mau mengelola nickel ore di Indonesia siapa? ada ga pabrik nya yg bisa melanjutkan kadar Nickel ore supaya bisa jadi raw material dan berguna untuk perindustrian besi/stainless etc di dunia? mang ada pabrik smelting, refinery etc..etc.. di Indo?? kalo ga di jual ke luar negeri.. tuch Nickel ore cuma tanah ama air doang!skrg cuma Antam aja yg baru bisa ngelola menjadi Fe-Ni. itu jg ntar nya di jual di luar negeri, untuk kebutuhan seluruh dunia. Makanya.. skrg pada cari investor2 luar supaya bisa bikin pabrik pengelola di Indo, tapi kan ga gampang boww….? butuh waktu

  4. 5 Odela Maret 4, 2009 pukul 12:14 pm

    Saya setuju dengan pernyataan diatas. Perlu penyelidikan lebih lanjut mengenai hal tsb dengan melibatkan berbagai instansi terkait, DPRD, Polda, LSM, Karang Taruna serta pihak lainnya.Untuk Polda coba telusuri Kabid Tataguna Hutan Dishut Kolaka sebagai pejabat yang mengetahui penggunaan kawasan hutan di kab. kolaka.Kab. kolaka daerah kaya tapi pengelolaannya tidak berpihak pada masyarakat, yg diuntungkan hanya pejabat. Yang menjadi pertanyaan adalah Dinas Pertambangan sangat berani memberikan izin dan rekomendasi pengelolaan kepada pengusaha sementara izin dari Menhut belum ada. Fokus penyelidikan diarahkan pada Bupati, Kadis pertambangan, Kadis kehutanan dan Kabid Tataguna Hutan, Perusahan bersangkutan serta pihak lain yang terkait.Untuk Bola Dunia Mandiri izin dari Menhut udah ada dan pengukuran batas lokasi udah dilaksanakan oleh BPKH VII Makassar, Dishut Sultra dan jajarannya. Jadi izinnya udah oke, selain BDM kayaknya belum ada.
    Salam ………

  5. 6 Anis Menolak Tunduk Maret 16, 2010 pukul 9:33 pm

    Penjualan Ore harus dihentikan karena merugikan masyarakat Kolaka, biar sepertia apa besarnya gunung di Kolaka akan hilang dalam hitungan tahun jika penjualan ore terus berlanjut. Hentikan pembodohan ini, hentikan perampokan ini.

  6. 7 bobby hyder Mei 30, 2010 pukul 11:05 am

    jikalau kawan2 LSM dan semua stakeholder bersepakat untk tetap komitmen dengan apa yang slama ini deperjuangkan terhadap yang akan kita wariskan kepada anak cucu orang2 pribumi mekongga yang yang sejak dari jaman nenek moyang kita telah menerima kedatangan para penjarah-penjarah sumber daya alam yang beringas itu, yang dimana mereka hanya menjadikan kita dan dan bumi kita sebagai kawasan untuk mempertontonkan arogansi dan kekuasaan mereka terhadap ketidak tauhan dan ketidak mampuan kita sebagaiorang termarginalkan ditanah kelahiran sendiri dimana nenek moyang kita pernah melumurinya dengan darah dan rasa malu.MAKA… marilah kita bersama-sama merapatkan barisan Membela & Menuntut Apa yang seharusnya menjadi hak Orang-Orang Pribumi Mekongga…..Tumbangkan Rezim-Rezim Bidab pemerkosa hak-hak Orang Pribumi

    “TEMBOK AKAN RUNTUH”
    “KEJAYAAN AKAN SIRNA”
    “KECANTIKAN AKAN PUDAR”
    “BUNGA AKAN LAYU ”
    “”SEBAB JANJI TELAH DI INGKARI”””

    Ketua KAMP-MEKONGGA
    (Kesatuan Intelektual Muda Pribumi-Mekongga)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,495 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: