PROBLEMATIKA TAMBANG RAKYAT

Bicara pertambangana rakyat, Kepulauan Bangka-Belitung (Babel) akan menjadi salah satu referensi. Di sana, kegiatan pertambangan rakyat terjadi hampir di setiap pelosok wilayah. Jika kita berkunjung ke sana, dapat dilihat lubang-lubang menganga bekas penggalian yang ditinggalkan begitu saja.

Pemerintah melindungi pertambangan rakyat lewat UU. BUMN pun mengakomodasinya agar para pelakunya tidak kehilangan mata pencaharian. Kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan.

Cerita tentang tambang rakyat seolah tak pernah lekang ditimpa hujan dan tak pernah habis diterpa angin.Modusnya beragam, tiap ada pergantian pemimpin, setiap ada regulasi baru, pertambangan rakyat hadir dengan wajah baru.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI), Herman Afif Kusumo, mengungkapkan kekhawatirannya akan maraknya pertambangan rakyat ini. Apalagi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) yang sedang dibahas DPR, juga memuat tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dalam Bab VIII RUU Minerba disebutkan bahwa bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh IPR pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

Klausul ini menyiratkan makna, pemerintah seolah hendak mengalokasikan suatu wilayah tertentu untuk tambang-tambang rakyat baru. Padahal seperti yang kita tahu selama ini, tambang rakyat adalah pertambangan yang dilakukan dengan teknologi primitiv dan rawan akan kerusakan lingkungan. Jangankan untuk membuka yang baru, efisiensi adanya pertambangan rakyat pun patut dipertanyakan. Sebandingkah dengan manfaat yang didapatkan?

Semakin Menggila

Bicara pertambangana rakyat, Kepulauan Bangka-Belitung (Babel) akan menjadi salah satu referensi. Di sana, kegiatan pertambangan rakyat terjadi hampir di setiap pelosok wilayah. Jika kita berkunjung ke sana, dapat dilihat lubang-lubang menganga bekas penggalian yang ditinggalkan begitu saja.

Suryadi Saman, mantan Wakil Gubernur Babel periode 2002-2005, menceritakan bagaimana, kegiatan tambang rakyat begitu menggurita, sehingga susah untuk diurai kembali. Semuanya bermula dari kebijakan PT Timah yang memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan di areal kuasa pertambangannya. PT Timah pun memberikan identitas dengan sebutan TI (Tambang Inkonvensional).

Saat itu, ujar geolog putra daerah Babel ini, harga timah masih sangat rendah dibawah Rp 4.000. Hanya masyarakat dengan peralatan sederhana yang bisa melakukan penambangan. Beberapa lokasi tambang milik PT Timah diberikan kepada masyarakat untuk digarap. ‘Kran’ yang dibuka PT Timah ini pun akhirnya ‘dikerubungi semut’.

Masyarakat berbondong melakukan kegiatan penambangan. Semakin hari jumlahnya semakin besar. Penambangan pun dilakukan dimana saja, sesuka mereka. Mereka yang bertani lada pun ikut berpindah menjadi penambang timah. Pada 1997-1998, harga timah belum beranjak naik, masih dibawah Rp 4.000. Namun jumlah TI semakin banyak, dan penertiban pun belum dilakukan.

Selain soal tambang rakyat dan TI yang jauh dari kaidah pertambangan yang benar, kegiatan penyelundupan pun masih terus terjadi. Bahkan menurut Suryadi yang juga Komisaris PT. Tambang Timah, penyelundupan tidak bisa diberantas karena ada hitung-hitungan ekonomi praktis. Ada pula pameo yang menyebutkan, selama harga di luar lebih tinggi maka aktivitas penyelundupan akan terus terjadi.

Jumlah penambang rakyat di Bangka dan Belitung, menurut alumnus Geologi ITB ini sudah tidak terdeteksi lagi. Sekarang ini, lahan-lahan bekas PT. Timah yang ditinggalkan karena dinilai tidak ekonomis, kembali diburu masyarakat.

Suryadi menambahkan, otonomi daerah tidak menyelesaikan problem pertambangan rakyat. Bahkan semakin menambah runyam. Kepala daerah memiliki wewenang mengeluarkan KP, lahan pun tumpang tindih, semua ikut bermain dan ingin menikmati. “Angin yang dulu dihembuskan, kini telah menjadi badai,” ujarnya.

MAJALAH TAMBANG ON LINE

1 Response to “PROBLEMATIKA TAMBANG RAKYAT”


  1. 1 eones_pomalaa April 26, 2009 pukul 9:36 pm

    gimana dengan kabupaten kolaka yang sekarang ada perusahaan tambang rakyat akan kah nasibnya sama denagn bangka belitung


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,191 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: