Laksana Mimpi Menggapai Hak Atas Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan di akhir
tahun ditutup dengan dibebaskannya 13 perusahaan besar yang diindikasikan
melakukan pembalakan haram (destructive logging) di Riau, dengan
dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap 13 perusahaan
oleh Kepolisian Daerah Riau. Ini menjadi catatan buruk akhir tahun 2008, disaat
bencana ekologis semakin kerap terjadi dan harapan banyak pihak terhadap
jaminan kepastian hukum atas permasalahan lingkungan hidup Indonesia.


Tahun 2008 diawali dengan kejadian banjir di Jawa Timur di 11 kabupaten yang
telah menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Menjelang akhir tahun 2008, kembali
banjir melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, diantaranya Lampung,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. Sepertinya tak ada
yang bisa membantah bahwa Indonesia terus mengalami krisis ekologi yang semakin
parah.

Bencana ekologi semakin menunjukkan peningkatan yang significant dari tahun ke
tahun, dimana pada tahun 2007 telah terjadi 205 kali bencana dan pada tahun
2008 intensitasnya meningkat sampai dengan 359 kali sementara upaya yang
dilakukan oleh pemerintah masih bersifat lip servive belaka dan tidak
menunjukkan upaya serius untuk mereduksi dan mencegah bencana tersebut. Bahkan tak
jarang dana penanggulangan bencana di korupsi oleh para aparatur pemerintahan
yang bertanggungjawab untuk itu.

Harapan Indonesia menjadi lebih baik dibawah kepemimpinan SBY-JK kembali
menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Indonesia di tahun 2008 ini. Wajah
pengelolaan suberdayadaya alam masih sangat ekploitatif, kerusakan lingkungan
hidup masih terus berlangsung, jumlah pelanggaran HAM tak mengalami
pengurangan, korporasi semakin mendominasi keputusan dan kebijakan pemerintah,
hak dan keberlanjutan hidup rakyat tak lagi menjadi hal penting yang harus
diperjuangkan oleh pemerintah.

Tepatnya pada tanggal 4 Februari 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 2 tahun 2008 tentang “Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Diluar Kegiatan
Kehutanan”.

Kebijakan yang diterbitkan tanpa sepengetahuan masyarakat (tanpa proses
konsultasi publik) ini telah memberikan hak kepada perusahaan tambang dan
membenarkan pembukaan kawasan lindung dan hutan produksi unutk kegiatan
pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan jalan tol hanya
dengan membayar uang sebesar Rp. 120,- untuk hutan produksi dan Rp. 300,- untuk
kawasan lindung per meter persegi pertahun. Perkiraan WALHI, PP ini berpotensi menghancurkan
11,4 juta hektar hutan lindung Indonesia yang tersisa. Di akhir tahun 2008 dan
di penghujung kekuasannya, SBY-JK juga tak mampu menunjukkan kemampuannya
menjalankan amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat.

Pada tanggal 16 Desember tahun 2008, pemerintah semakin menunjukkan
ketidaktahuan tentang masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, dengan tetap
mengesahkan UU MINERBA (Mineral Batu Bara) ditengah kontroversi yang ada.
Undang-undang ini bukan saja tidak mengakui hak rakyat untuk membuat keputusan
menerima atau menolak sebuah investasi yang berpotensi merusak sumber-sumber
kehidupan mereka (FPIC Principle), akan tetapi undang-undang ini juga semakin
menegaskan bahwa rezim keruk habis-jual murah Indonesia masih tetap berlangsung
bahkan tanpa batas.

Rezim ini juga tak malu mengatasnamakan rakyat dan penyelamatan lingkungan
untuk terus mengekstraksi sumberdaya alam Indonesia. Pertemuan COP (Conference
Of The Parties) UNFCCC ke-13 di Bali yang diselenggarakan pada tanggal 3-14
Desember 2007, hanya menjadi ajang pertemuan antara penjual dan pembeli emisi
lintas negara, tanpa masyarakat bisa memberikan kontribusi pemikiran yang
harusnya menjadi pertimbangan penting dalam membuat sebuah kesepakatan terkait
perubahan iklim. Apa lacur Indonesia malah menjadi motor penggadaian sumberdaya
hutan negara-negara selatan untuk dipertukarkan dengan dollar lewat mekanisme
Reduced Emission from Deforestation and Degradation (REDD) dengan skema
offsetting (perdagangan karbon). Tak banyak yang bisa pemerintah Indonesia
lakukan dipertemuan strategis tersebut, selain hilir mudik menjajakan hutan
untuk digadaikan. Indonesia, juga tak berani bersuara mendesak Negara annex 1
untuk menurunkan emisi domestik secara signifikan dan berhenti mengkambing
hitamkan Negara berkembang.

Kondisi lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2009 diprediksikan akan semakin
memburuk. Meningkatnya jumlah utang luar negeri, termasuk untuk program
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim semakin mempercepat proses pengrusakan
lingkungan hidup dan penghilangan hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan.
Perijinan pertambangan semakin dimudahkan dengan telah lahirnya UU Pertambangan
Mineral dan Batubara di akhir tahun 2008. Kawasan-kawasan hutan lindung seluas
11,4 juta hektar juga semakin terancam. Di sisi lain, upaya mitigasi terhadap
permasalahan perubahan iklim, melalu skema REDD, juga akan meniadakan akses dan
kontrol rakyat terhadap kawasan hutan yang diperdagangkan karbonnya.

Krisis keuangan global pun akan semakin memperparah tekanan lingkungan hidup di
Indonesia, karena konsentrasi pemerintah hanya akan melakukan upaya-upaya untuk
menyelamatkan kelompok pemodal (pengusaha) dari kebangkrutan, dengan
mengorbankan kepentingan rakyat. APBN akan terkuras untuk kebijakan penyehatan
dan keberlanjutan kelompok pemodal besar, serta pembayaran utang luar negeri.
Pemenuhan hak-hak dasar terhadap rakyat dan dana untuk restorasi ekologi
diabaikan. Kekayaan alam Indonesia yang tersisa akan dijual murah kepada
kalangan pemodal, dan diberikan perlindungan penuh, termasuk dengan
meminggirkan rakyat disertai penghilangan paksa lahan-lahan produktif
rakyat.

Bencana ekologis akan semakin meluas dan bertahan dalam waktu yang lebih lama.
Awal tahun, tengah tahun dan akhir tahun merupakan agenda tetap terjadinya
bencana banjir dan longsor, disertai terjadinya kekeringan pada sebagian
wilayah Indonesia. Kedaulatan pangan rakyat semakin menghilang, dimana kondisi
ini juga diperkuat oleh ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani, termasuk
dalam penyediaan dukungan terhadap pertanian organik maupun penyediaan lahan
pertanian bagi rakyat. Rakyat Indonesia tidak cukup dilindungi dengan program
ketahanan pangan, tapi rakyat Indonesia butuh kedaulatan pangan (food
sovereignty) untuk keberlanjutan kehidupan. Krisis air bersih, khususnya di
pulau Jawa, dan wilayah-wilayah yang selama ini rentan, yaitu NTT, sebagian
wilayah Papua, kemungkinan akan tetap terjadi.

Konflik sumberdaya alam diprediksikan semakin meningkat, paling tidak dalam
empat sektor, yaitu pertambangan, kontruksi bendungan besar, perkebunan besar
dan industri kehutanan lainnya.Di perkotaan, pembangunan infrastruktur padat
modal (semisal pusat perbelanjaan, perkantoran, apartement, industri) serta
pembangunan fasilitasi transportasi dan ruang terbuka hijau, akan semakin
meminggirkan buruh dan kaum miskin kota.

Agenda politik 2009 juga diprediksikan berkontribusi terhadap kondisi
lingkungan hidup Indonesia, dimana keputusan-keputusan politik terkait dengan
ekstraksi kekayaan alam diprediksi lahir di masa kesibukan politik. WALHI juga
menilai bahwa para partai politik yang bertarung dalam Pemilihan Umum 2009
belum menempatkan agenda lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam
sebagai agenda strategis bagi partai politik, sehingga lima tahun mendatang,
lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat tetap akan menjadi isu yang
terpinggirkan.

Dalam pandangan WALHI terkait dengan
perlindungan atas lingkungan hidup dan sumberdaya alam Indonesia, terdapat 5
(lima) agenda mendesak yang harus segera dilaksanakan oleh pengurus negara
Indonesia demi menyelamatkan nasib bangsa. Kelima agenda tersebut yaitu:

  1. Cabut seluruh peraturan dan kebijakan negara yang
    selama ini menjadi alat legitimasi pemodal dan elit politik untuk mengeruk
    keuntungan atas lingkungan hidup dan SDA Indonesia. Seluruh produk UU dan
    peraturan hukum lainnya di tingkat nasional maupun daerah harus kembali
    berpedoman pada konstitusi UUD 1945—khususnya pada implementasi semangat
    Pasal 33.
  2. Pararel dengan pencabutan seluruh regulasi yang saling
    tumpang tindih tersebut, lakukan jeda (moratorium) perizinan baru terkait
    atas ekstraksi sumberdaya alam (tambang, migas, kehutanan, kelautan dsb)
    yang berskala besar, padat modal dan memiliki daya rusak ekologi tinggi,
    hingga adanya sebuah UU nasional yang integratif mengatur pengelolaan
    lingkungan hidup dan SDA Indonesia dari pusat hingga daerah yang
    berperspektif hak asasi manusia (HAM), penghormatan pada hak tenurial dan
    hak-hak konstitusi masyarakat adat/lokal, serta perlindungan terhadap
    perempuan, anak, dan komunitas rentan lainnya. WALHI mendesak agar DPR dan
    Pemerintah segera menerbitkan UU Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) yang
    berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan dan keberlanjutan produktifitas
    rakyat, serta keberlanjutan layanan alam.
  3. Laksanakan jeda penebangan hutan. Ilmuwan di berbagai
    belahan dunia telah membuktikan hubungan langsung antara kerusakan hutan
    dengan bencana banjir dan longsor, konflik dengan masyarakat, hilangnya
    keanekaragaman hayati, timbulnya kebakaran hutan dan juga sebagai salah
    satu faktor pemicu perubahan iklim global. Jeda pembalakan kayu
    (moratorium logging) hanyalah proses, bukan tujuan akhir. Moratorium
    menawarkan peluang pelaksanaan seluruh rencana reformasi dan pelaksanaan
    komitmen pemerintah di sektor kehutanan.
  4. Hapus utang lama dan tolak utang baru. Agenda ini
    sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan APBN dan keluar dari jeratan mafia
    ekonomi neolib dan komprador anteknya (baca: mafia berkeley) yang
    terus saja menyetir roda ekonomi politik bangsa Indonesia, dengan mengandalkan
    pembangunan bertumpu pada utang.
  5. Lakukan inventarisasi aset kekayaan strategis bangsa,
    lalu terapkan agenda nasionalisasi aset. Tak bisa ditawar-tawar lagi,
    hegemoni kuasa neolib dan barisan kompradornya di Indonesia telah sempurna
    menciptakan bencana ekologis dan makin kuatnya cengkeraman
    koorporatokrasi.

Walhi.or.id

0 Responses to “Laksana Mimpi Menggapai Hak Atas Lingkungan Hidup”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,495 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: