TERMINAL BUS DAN PEMILU DI INDONESIA

Berbagai sistim Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan, mulai sejak jaman ORLA, terus berganti dengan ORBA, dan sekarang Orde Reformasi, selalu mengalami perubahan, sehingga menimbulkan tanda tanya bahwa apakah perubahan sistim pemilu tersebut dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat akan hal demokrasi semakin meningkat atau perubahan tersebut dikarenakan kepentingan penguasa? ini merupakan salah satu indikator untuk menilai bahwa sistim Pemilu di Indonesia masih perlu mengalami pengkajian yang lebih mendalam untuk mencari format yang ideal harus seperti apa sebaiknya Pemilu itu dilaksanakan.

Di jaman Reformasi ini saja kita sudah mengalami dua kali perubahan sistim Pemilu khususnya Pemilu Legislatif, yang diibaratkan seperti antrian mobil menunggu penumpang disuatu terminal. Mobil yang mendapat nomor antrian paling atas (Nomor urut 1) sudah dapat dipastikan bahwa mobil tersebut yang harus mendapat prioritas untuk memperoleh penumpang, sementara mobil lain yang mendapat nomor antrian 2,3, dan seterusnya meski telah mendapat penumpang karena sudah menjadi langganan tetap, tapi jika belum penuh atau memenuhi quota yang telah ditentukan maka penumpang tersebut harus dipindahkan ke mobil yang telah mendapat nomor antrian/urut 1 (satu). Sistim Pemilu seperti ini dianggap tidak efektif lagi karena kondektur atau aheng ( orang yang mencari penumpang disuatu terminal) bahkan sopir pemilik nomor antrian/urut 1 (satu) tidak perlu bersusah payah untuk mencari penumpang karena meski penumpangnya sedikit toh nantinya juga akan memperoleh/menyedot penumpang dari mobil yang mandapat nomor antrian/urut 2, 3, dan seterusnya.

Sekarang sistim Pemilu dirubah lagi, tidak berdasarkan pada nomor antrian/urut, sehingga hal ini menuntut semua kondektur/aheng dan sopir harus bekerja maksimal untuk memperoleh penumpang, tidak ada lagi sopir atau kondektur yang cuma duduk-duduk saja di beranda terminal sambil minum kopi dan mengharapkan penumpang hasil pemberian.

Persoalan klasik yang sering terjadi di suatu terminal adalah saling memperebutkan penumpang, ketika ada penumpang yang bertahan dan tidak mau pindah ke mobil yang lain, hal ini dapat menjadi pemicu konflik di terminal bus/angkot, dan seandainya saja pendukung suatu caleg tidak mau pindah ke nomor urut 1(satu) apa jadinya Pemilu legislatif di negeri kita, sudah dapat dipastikan akan terjadinya konflik internal di tubuh partai dan hal ini dapat mengganggu kemanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilu legislatif. Tapi karena aturan main sudah ditentukan dalam UU Pemilu maka setiap Caleg harus berjiwa besar dan berlapang dada menerima kenyataan.

Untuk memperoleh nomor antrian 1(satu) disuatu terminal dilihat dari mobil yang paling pertama tiba diterminal tersebut atau mobil yang bermalam tidak sempat pulang ke terminal asal, jadi bukan mobil yang baru saja tiba diterminal terus di beri nomor urut 1 (satu) ( bukan anggota partai yang baru saja bergabung terus di beri nomor urut 1). Menentukan nomor antrian mobil diterminal jangan sekali-sekali mencoba bermain mata dengan pihak yang berkompoten menentukan nomor antrian karena semua sopir mengetahui mobil mana yang sepantasnya memperolah nomot antrian 1, 2, 3, dan seterusnya.

Dengan banyaknya partai peserta Pemilu di Indonesia saat ini, memberi nuansa pelangi dalam pelaksanaan Pemilu dan untung saja warna pelangi itu tidak menyamai dengan jumlah penduduk Indonesia, harus diakui bahwa masyarakat sudah cukup bingung memilih mobil mana yang harus ditumpangi karena melihat jumlah mobil yang tersedia cukup banyak, untuk memilih mobil yang akan ditumpangi sebaiknya yang menjadi penilaian utama adalah sopirnya yang akan mengemudikan mobil tersebut. Karena meskipun mobil tersebut terlihat bagus dengan berbagai aksesoris, tapi sopir yang akan megemudikan belum lihai hal ini dapat saja mencelakakan semua penumpangnya.

Satu hal lagi yang selalu menjadi perbincangan dalam setiap pelaksanaan pemilu yakni Golput, selalu dianjurkan bahwa jadilah warga Negara yang baik dengan menggunakan hak pilih jangan Golput. Golput menurut penulis ada dua macam golput nyata dan golput tidak nyata. Golput nyata adalah orang yang telah terdaftar pada DPT dan telah memiliki surat panggilan/undangan tapi sengaja tidak mau menghadiri undangan tersebut. Sedangkan golput tidak nyata adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan untuk ikut memilih, tapi tidak terdaftar di DPT atau terdaftar di DPT tapi tidak memiliki surat panggilan sehingga masyarakat enggan datang ke TPS. Pertanyaannya kemudian bagaimana harus menjadi warga Negara yang baik kalau yang menggolput tidak nyatakan masyarakat itu adalah justru pihak yang diberi wewenang untuk mengurusi jalannya pelaksanaan pemilu.

Untuk meminimalisasi jumlah wajib pilih yang menjadi golput tidak nyata adalah dengan memaksimakan pelaksanaan pendataan, hal ini dapat dilakukan dengan cara pemekaran lingkungan disetiap desa atau Kelurahan sehingga petugas pendataan dapat bekerja lebih maksimal lagi karena wilayah kerja mereka disetiap lingkungan sudah tidak terlalu luas. Dengan cara ini diharapakan tidak ada lagi masyarakat yang luput dari pendataan bahkan dapat meningkatkan jumlah pemilih pemula.

By. Muh. Amin, S.Sos

4 Responses to “TERMINAL BUS DAN PEMILU DI INDONESIA”


  1. 1 islamarket.net April 12, 2009 pukul 7:34 pm

    ketika baca agak bingung, isinya tentang terminal, terus nyambungnya ke pemilu, waduh… apa gue yang lagi stress ya?

  2. 2 nur_tangerang April 13, 2009 pukul 12:35 am

    Iya, waktu aku baca pertama aku juga agak bingung tapi setelah berulang kali aku baca, aku baru ngerti ternyata tulisan tersebut mengibarat pemilu, partai, dan caleg dengan fenomena yang ada di terminal bus. Sentilannya lumayan bagus dan jika merasa tidak kena sentil gak usah stres.

  3. 3 heny April 21, 2009 pukul 5:08 pm

    hihihihih… mengelitik juga ya tulisannya, dapat dipastikan bahwa mobil itu tujuannya ke gedung rakyat DPR.

  4. 4 E1$_PML April 28, 2009 pukul 2:40 pm

    saya sangat setuju dengan pemekaran lingkungan dikecamatan

    apa sih kerja kecamatan, kelurahan,Ka.lingkungan,Ka.RT/ Ka. RW yang notabene perpanjan dari tangan pemerintah daerah
    yang salah satu masalahnya DPT (Daftar Pemilih Tetap), BLT (Bantuan Langsung Tunai )yang hampir seluruh indonesia mengalami hal tersebut tetap saja tidak terdaftar
    hai perpanjangan tangan pemerintah jangan hanya tau berteriak dari mesjid untuk meyuruh masyarakat untuk mendaftar jadi pemilih dipemilihan presiden yang sebentar lagi dilaksanakan

    apakah mereka hanya mengurus proyek yang bernilai jutaan rupiah sampai tugas dan tanggu jawab diabaikan.
    menurut saya kecamatan, kelurahan,Ka.lingkungan,Ka.RT/ Ka. RW adalah pelayan mayarakat yang artinya PEMBANTU pemerintah
    jadi pembantu jangan jadi majikan untuk dilayani masyarakat

    sungguh ironis


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s







Info Citaka

*Bagi pengunjung yang akan memberi komentar, saran, dan kritik yang bersifat menghujat dan berpotensi sara akan kami edit, terima kasih

IDENTIFIKASI PENGUNJUNG

MY STATUS

Icak

Indy

Mien

Nelly

PENGUNJUNG ON LINE

STATISTIK PENGUNJUNG

  • 271,191 Pengunjung

PENGUNJUNG TERAKHIR

DAPATKAN $ USD Dengan 1X Klik

http://adf.ly/97301/banner/www.google.com

BERITA BERITA TERBARU

Masukkan alamat Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 16 pengikut lainnya


%d blogger menyukai ini: